Pengadilan Agama Kolaka,
Pa-kolaka.go.id | Kamis 26 januari 2017 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Kendari dilaksanakan bimbingan dan konsultasi penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) oleh tim perwakilan BPKP Prov. Sultra sampai dengan tanggal 27 januari 2017. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua Satker Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari ( Ketua, Hakim. Panitera, Sekretaris dan Operator). Adapun Maksud dan tujuan di selenggarakan Kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mendasar tentang LaporanAkuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP) , memberikan pengetahuan tentang pedoman penyusunan LAKIP, Urgensi LAKIP dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta memberikan pengetahuan tentang PerMENPAN & RB terkait dengan LAKIP.
Bimbingan dan konsultasi yang dilaksanakan selama dua hari ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari DR. H. Muslimin Simar, M.H, dan diundang sebagai pemateri adalah Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama kendari , menghimbau seluruh peserta untuk memanfaatkan waktu pelatihan ini semaksimal mungkin sehingga mampu memperoleh Pengetahuan yang cukup tentang tujuan Penyususan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP merupakan laporan kinerja instansi pemerintah tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang LAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. Pelaksanaan ini juga bertujuan agar setiap instansi mampu melaksanakan penyusunan laporan, sehingga dapat mencerminkan baik tidaknya pelaksanaan sebuah perencanaan yang sudah dianggarkan karena sebuah instansi tidak hanya bertahan dengan rutinitas yang ada, namun hendaknya setiap tahunnya melakukan sebuah perubahan agar menghasilkan sebuah output yang lebih mendukung kemajuan instansi tersebut.
Laporan yang baik juga akan menunjukan output yang baik dan mendorong terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi pada hasil dalam upaya menciptakan "Good Government dan Good Governance". Untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi haruslah disertai dengan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara bawahan dan atasan, akuntabilitas kinerja tidak selalu berbicara tentang pelaporannya tetapi lebih kepada perubahan sikap terhadaap kinerja itu sendiri. Kita tidak hanya berupaya menyusun laporan LAKIP yang baik tetapi seberapa informatif LAKIP tersebut dapat dipahami. Kegiatan Bimbingan dan Konsultasi tersebut dimulai pukul 9.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA dan selanjunya istrahat dan dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu Pemaparan Konsep Lakip yang telah dibuat oleh masing-masing satker untuk di lakukan evaluasi. ( zulkifli pa_kolaka.go.id)